Ketua DPRD Lahat Minta Aparat Penegak Hukum Bongkar Praktik Fee Proyek di ULP

BERBAGI

 

Editor : Jerry Ardiansyah

Tvsumsel – Lahat, Kasus oknum Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) kini menjadi sorotan di sejumlah media online. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat, Samarudin usai menghadiri sidang Paripurna ditemui awak media Senin (8/7/2019)

Ketua Dprd Lahat Samarudin. SH

Samarudin menegaskan bahwa adanya temuan dan laporan dari Ketua Nasional Coruption Watch (NCW) Lahat, dia meminta kepada penegak hukum untuk mengusut dugaan suap fee jual beli proyek agar diusut tuntas. informasi yang disampaikan ke publik oleh Ketua NCW  Dodo Arman , bahwa ada oknum pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Lahat diduga meminta fee sejumlah uang kepada rekanan.

Masih dijelaskan oleh ketua DPRD Lahat ini layak ditelusuri oleh aparat penegak hukum sebagai upaya untuk membongkar adanya dugaan korupsi di ” Bumi Seganti Setungguan  ini,” diucapkan oleh Ketua DPRD Lahat dari PDIP , Samaraudin SH  kepada awak media usai memimpin sidang Paripurna di gedung DPRD Lahat.

Diucapkannya ” Apalagi informasi tersebut disampaikan oleh Rekanan, tentu dirinya memiliki bukti dan data awal tentang adanya ketidak beresan pelelangan proyek tahun 2019 DI ULP.

Oleh sebab itu, kita sebagai wakil rakyat kabupaten Lahat  terkadang merasa malu di setiap media pemberitaan tiap hari ada berita tentang pejabat korupsi.

Selain itu Samarudin  juga meminta Buapti Lahat  untuk mengevalusi pejabat ULP agar kasus seperti ini tidak terulang dikemudian hari, sudah cukup Lahat   tercoreng mukanya akibat ulah pejabat yang korup tegas” Samarudin.

“Aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait harus segera menyelesaikan informasi dugaan tersebut,” tegasnya.

 

(Laporan  : Reporter Bambang. MD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here