Editor : Jerry Ardiansyah
Tvsumsel – Lahat, Ketua Nasional Coruption Wacth (NCW) Kabupaten Lahat , Dodo Arman menilai kinerja unit Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat saat ini cukup mengkhawatirkan.
Pasalnya, menurut Dodo sebelum beberapa proyek ditayang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lahat, Oknum Kepala ULP diduga sudah mencari calon pemenang yang sesuai keinginan mereka atau titipan oknum pejabat tertentu.
“Informasi ini beredar luas di komunitas rekanan Pemerintah Kabupaten Lahat dan sudah menjadi konsumsi umum. Oknum kepala ULP mencari calon pemenang atau rekanan yang sesuai dengan keinginan mereka,” diungkapkan Dodo kepada wartawan, saat dimintai tanggapannya terkait informasi Tender di ULP Lahat disinyalir Sarat KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme ).
Bahkan, menurut Dodo Arman oknum kepala ULP berani terang terangan meminta fee proyek yang akam dilelang di awal sebesar 3 % dari Pagu kepada rekanan yang akan ditunjuk sebagai pemenang.
Hal itu seperti sering terjadi seperti diceritakan oleh salah satu rekanan yang enggan disebut nama nya terjadi pada salah satu paket proyek di Lahat tahun 2018 lalu . “Ada satu paket di salah satu dinas .
Saya dapat kabar dari rekanan yang bakal ditunjuk sebagai pemenang, dia diharuskan membayar sejunlah uang Rp 15 juta. Karena dianggap prosesnya tidak wajar, rekanan itu menolak untuk mengikuti kemauan oknum pokja tersebut, kata Dodo.
Lebih lanjut Dodo meminta kepada pihak yang berwenang seperti Kejari Lahat untuk dapat menyelidiki kasus ini diduga sudah ada indikasi korupsi dan siapa pun yang terlibat di proses secara hukum dan ini tidak fair lagi dalam proses lelang sudah diarahkan dan ini namanya suap ( gratifikasi) ungkap Dodo Arman.
Diminta oknum ULP segera dicopot pintanya kepada Bupati dan DPRD Lahat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja ULP Lahat 2019.
“Saya minta Bupati dan DPRD Lahat untuk mengevaluasi kinerja Kepala ULP Lahat. Sebab, proyek bernilai miliaran rupiah yang belum dilelang masih sangat banyak. Jangan gara-gara satu orang yang tidak profesional, merugikan jutaan orang Lahat lainnya,” demikian pungkas Dodo Arman.
Terpisah Bupati Lahat melalui Sekda Januarsyah dalam pesan WA jumat (5/7/2019) akan dipanggil untuk diklarifikasi kebenarannya, beredarnya pemberitaan dimedia online diduga minta fee proyek 3 persen
(Laporan Reporter : Bambang.MD)
