Tvsumsel – Palembang, Acara diskusi #IniTanahKita, yang diselenggarakan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia, kolektif pelatih fotografi Arkademy dan BEM KM Universitas Sriwijaya, mempersembahkan esai-esai foto hasil lokakarya oleh sepuluh fotografer yang menyorot arti lahan bagi masyarakat dan dampak pengelolaan lahan dalam kehidupan sehari-hari di Palembang dan sekitarnya.
Fotografer-fotografer Palembang memotret cerita masyarakat seputar lahan, serta peran Kebijakan Satu Peta dalam merencanakan pengelolaan lahan di Sumatera Selatan.
Kisah-kisah tersebut diangkat dalam Diskusi Foto “#IniTanahKita: Memotret Isu Lahan di Sumatera Selatan” yang diselenggarakan pada hari Minggu, 28 Juli 2019 di Palembang.
Tidak adanya satu acuan peta sebagai landasan kebijakan menyebabkan beragam konflik agraria, tumpang tindih kepemilikan lahan, korupsi di sektor lahan, dan kerusakan lingkungan yang memperparah krisis iklim.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi tentang peran Kebijakan Satu Peta dalam menangani beragam isu yang diangkat, dan menghadirkan Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Dra. Lien Rosalina dan Penanggung Jawab Program Sumatera Selatan WRI Indonesia Chandra Irawadi Wijaya, serta para mentor fotografi dari Arkademy.
Dampak isu lahan dirasakan secara langsung oleh petani kecil, warga sekitar dan masyarakat adat serta melibatkan seluruh pihak, dari pemerintah sampai pelaku usaha.
Isu-isu lahan dan lingkungan yang diangkat dalam sesi ini pun beragam, di antaranya potret rumah susun di Palembang, Hutan Punti Kayu sebagai satu-satunya hutan kota di Palembang, Situs Bukit Siguntang peninggalan kerajaan Sriwijaya yang semakin terbengkalai, konflik pemanfaatan lahan di Pasar Cinde, serta alih fungsi rawa gambut di wilayah perkotaan.
Konflik lahan marak terjadi tanpa adanya acuan kebijakan lahan yang jelas, seperti dilihat dalam esai foto karya Novriansyah Wardhana, (39).
“Pasar Cinde adalah bagian dari cagar budaya dan identitas kota Palembang. Mengubahnya menjadi mall tentu melanggar UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Berbagai kepentingan pun berkonflik dalam proses pembangunan mal ini, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pedagang Pasar Cinde,” jelas Novriansyah.
Pengelolaan lahan juga berdampak langsung pada krisis iklim yang tengah kita alami yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, diantaranya akibat hutan dan lahan gambut yang dialihfungsikan.
Penanggung Jawab Program Sumatera Selatan WRI Indonesia Chandra Irawadi Wijaya menambahkan, “WRI Indonesia percaya bahwa kebijakan tata kelola lahan yang lebih adil dan lestari harus inklusif dalam melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan.
Kebijakan Satu Peta dapat menjadi landasan untuk perencanaan dan pelaksanaan tata ruang demi melindungi hutan dan lahan gambut, yang menyimpan cadangan karbon dalam jumlah sangat besar, guna melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim yang merusak. (Jerry Ardiansyah)
